Peringatan Hari Kesadaran Nasional Di Aceh Timur.

CAWAN - ACEH TIMUR : Kesadaran nasional adalah suatu sikap yang dimiliki suatu bangsa berkaitan dengan tanggung jawab hak dan kewajibannya. Kesadaran nasional ini tumbuh setelah memahami sejarah bangsanya. Dengan adanya kesadaran nasional akan mampu menumbuhkan semangat untuk bertindak menentang penjajahan. Salah satu wujud adanya kesadaran itu adalah pertumbuhan organisasi pergerakan nasional seperti BU, SI, Insulinde, Indische Partij, dan sebagainya.

Berkenaan dengan Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional diharapkan kegiatan ini bisa menjadi momentum untuk membangkitkan semangat dan kedisiplinan kita sebagai aparatur pemerintah, sehingga dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, baik secara kuantitas maupun kualitas sebagai tolak ukur kinerja yang baik. Hal tersebut dikatakan oleh Pj. Bupati Aceh Timur, Ir. Nasrullah Muhammad, M.Si, M.T ketika menyampaikan amanatnya dalam upacara peringatan hari kesadaran nasional di halaman Pendopo Peureulak pada Senin, 18/06/12 yang diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil dari seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Aceh Timur dan juga Sekretaris Daerah dan para kepala SKPD.

Lebih lanjut ia mengatakan, kepada seluruh PNS Pemerintah Kabupaten Aceh Timur ia meminta untuk selalu membaca dan mencermati peraturan disiplin PNS, sehingga setiap PNS dapat memahami serta melaksanakan kewajiban dan larangan dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menjelaskan terkait masalah kedisiplinan PNS sesuai dengan bunyi penjelasan PP Nomor 53 Tahun 2010, pasal 3 angka 11 yang menegaskan bahwa keterlambatan masuk kerja dan/waktu pulang cepat dihitung secara komulatif dan dikonversi 7 ½ jam sama dengan satu hari tidak masuk kerja. Hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan sanksi yang diberikan kepada PNS yang melanggar ketentuan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui juga, bahwasannya pada tanggal 4 juni yang lalu antara pemerintah kabupaten aceh timur dengan pemerintah kota langsa telah melakukan penandatanganan nota kesepakatan mengenai ketertiban PNS kedua daerah tersebut. Dengan nota kesepakatan ini dilakukan untuk meningkatkan disiplin PNS dan sudah hampir satu bulan berjalan kita masih memberikan peringatan, namun apabila sudah memasuki bulan kedua kita akan mengambil tindakan tegas kepada para PNS yang masih kedapatan pada jam-jam dinas masih mangkal di warkop maupun di pasar dengan kata lain melakukan tindakan indisipliner atau keluar kantor tanpa izin atasan pada jam-jam kerja, jadi tindakan penegakan disiplin bagi para PNS ini kita lakukan bukan karena adanya tunjangan prestasi kerja, sebab ada tidak adanya tunjangan prestasi kerja kita sebagai PNS kita wajib untuk mematuhi dan melaksanakan segalan peraturan yang berlaku, hal ini kita laksanakan untuk menciptakan pradigma kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN, saat ini menempatan birokrasi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Dengan demikian posisi aparatur pemerintah menjadi pelayan dan fasilitator yang baik terutama dalam upaya mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia diantaranya untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat.(Mmg)