Pemerintah Dinilai Tutupi Fakta Pelanggaran HAM

KBR68H, Jakarta - Pemerintah Indonesia dituding  tutupi fakta pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) di Jenewa.


Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Indria Fernida mengatakan, penilaian tersebut berdasarkan penjelasan pemerintah yang disaksikan secara  langsung para aktivis HAM melalui media elektronik.

Menurutnya pemerintah Indonesia tidak memberikan laporan perkembangan penegakan HAM terbaru dalam pertemuan tersebut. "Ada satu isu yang luar biasa mendapatkan perhatian dari negara-negara di dunia yaitu isu kebebasan beragama yang sebenarnya tidak menjadi satu pernyataan penting di rekomendasi UPR di tahun 2008 lalu. Kami melihat pemerintah Indonesia justru menjawab pertanyaan itu tidak mendasarkan diri pada situasi atau kondisi yang terjadi di masyarakat. Sehingga jelas apa yang dijawab bentuk pembohongan. Kebohongan yang disampaikan justru di dunia internasional," tegasnya.

Indria Fernida menambahkan, Pemerintah Indonesia juga tidak menjawab rekomendasi sidang UPR 2008 lalu. Diantaranya soal aturan internasional, kebebasan beragama dan berpendapat, juga soal pelanggaran HAM masa lalu. Sebelumnya berdasarkan pantauan Human Rights Watch Goups (HRWG), sebanyak 75 Negara akan bertanya, menanggapi dan memberi rekomendasi kepada Indonesia terkait kebebasan beragama, perlindungan terhadap agama minoritas, juga permasalahan Papua.

Sumber : KBR68H

Posted by chairu on 02.23. Filed under breakingnews, feature, internasional, laporan utama . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0